iMSPORT.TV – Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar, menanggapi pemberitaan mengenai pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Kementerian Hukum (Kemenkum).
Michael menilai penjelasan Kemenkum justru menegaskan bahwa pergantian Ketua Umum FFI harus melalui Kongres Luar Biasa (KLB), bukan hanya berdasarkan surat atau keputusan PSSI.
Menurutnya, kepengurusan Federasi Futsal Indonesia saat ini tetap berlandaskan hasil KLB pada 3 Oktober 2024. Ia juga menyebut Kemenkum belum memproses pergantian Ketua Umum yang diajukan PSSI karena perubahan kepengurusan harus mengikuti mekanisme kongres.
“Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB. Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir begitu saja,” kata Michael.
Michael Sianipar: Pergantian Ketua Umum Futsal Harus Lewat KLB
Ia menegaskan, pergantian Ketua Umum harus mengikuti AD/ART Federasi Futsal Indonesia yang telah terdaftar di Kementerian Hukum.
“Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum,” tambahnya.
Pernyataan Michael kembali menyoroti perbedaan pandangan antara FFI dan PSSI mengenai mekanisme pergantian kepemimpinan organisasi futsal Indonesia.
Kalau mengacu ke Permenkumham 28/2016 khususnya Pasal 8, pemblokiran akses perkumpulan dapat dilakukan atas dua dasar, yaitu adanya bukti pendaftaran gugatan dan sengketa, atau peran instansi pemerintah dan/atau penegak hukum yang meminta pemblokiran tersebut.
“Terkait dasar pemblokiran akses itu sendiri, saya kira itu bagian dari hal administratif, yang bisa ditanyakan ke staf terkait di Kemenkum. Apakah ada surat instansi pemerintah yang meminta atau adanya gugatan sengketa, karena persyaratan tersebut harus dipenuhi. Kalau mengacu ke aturan, artinya ada pengakuan bahwa sedang terjadi sengketa. Terkait dengan sengketa ini, dari pihak kami sebagai Pengurus FFI yang sah, kami sudah ajukan Surat Keberatan dan Laporan ke Komite Etik PSSI. JIka diperlukan, tentu kami bisa melaporkan ke BAKI hingga ke Court of Arbitration for Sports di bawah FIFA,” tambah Michael.
Sebagai informasi tambahan, FFI telah mengirimkan surat laporan ke Komite Etik PSSI sebagai Badan Yudisial yang diatur di Statuta PSSI. Dalam laporan tersebut, FFI menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran Statuta PSSI oleh Pimpinan PSSI dalam mengeluarkan SK ilegal penetapan Plt di FFI secara sepihak dan tanpa dasar.
“Kemenkum hanya akan memproses pergantian Ketua Umum jika ada KLB melalui prosedur yang sah sesuai AD/ART FFI yang diakui Kemenkum. Selain Surat Keberatan, paralel kami juga menunggu tindaklanjut Komite Etik untuk membuka permasalahan SK ilegal Pimpinan PSSI ini,” tutup Michael.
(amr/adm)
Berita Olahraga Lainnya :
